Bayu Kahntono
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Pengangkatan sita jaminan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan terminal khusus (Tersus) milik PT Duta Tambang Gunung Perkasa (DTGP) oleh Pengadilan Negeri Unaaha merupakan sebuah peristiwa hukum penting dalam bidang hukum perdata Indonesia. Peristiwa ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah melalui serangkaian proses peradilan di berbagai tingkat pengadilan, mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kendari, dilanjutkan dengan proses banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, hingga akhirnya diperkuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pengangkatan sita jaminan ini terkait dengan eksekusi atas sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hak jaminan objek IUP dan fasilitas pendukungnya. Keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini, akhirnya menuntun pada langkah pengangkatan sita oleh Pengadilan Negeri Unaaha. Dalam hal ini, penegakan putusan pengadilan mengandung banyak aspek hukum yang perlu dianalisis, baik dari sudut pandang hukum acara perdata, ketentuan undang-undang yang relevan, maupun pendapat ahli hukum yang mendukung pelaksanaan tindakan tersebut.
Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara perdata memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan proses eksekusi putusan pengadilan. Salah satu mekanisme yang diatur dalam hukum acara perdata adalah eksekusi, yang termasuk dalam kategori langkah hukum untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diatur dalam putusan pengadilan dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, eksekusi yang dilakukan harus memperhatikan prosedur hukum yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal pelaksanaan pengangkatan sita jaminan terhadap objek sengketa.
Hukum acara perdata Indonesia, baik yang tercantum dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) maupun dalam Reglemen Acara Perdata (RBg), mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan eksekusi putusan. Pasal 224 HIR memberikan landasan hukum bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan melalui eksekusi, yang salah satunya mencakup pengangkatan sita atas objek sengketa. Hal ini menjadi penting, karena objek yang disita, seperti hak atas tanah dan IUP yang bernilai ekonomi, harus dilindungi selama proses hukum berlangsung. Penyitaan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga status quo objek sengketa, tetapi juga untuk mencegah adanya alih status atau pengalihan hak yang dapat merugikan pihak yang menang.
Lebih lanjut, Pasal 227 HIR juga mengatur bahwa sita jaminan dilakukan untuk memastikan bahwa aset yang disita akan tetap berada dalam kendali pengadilan dan tidak dipindah tangankan selama proses eksekusi berlangsung. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang menang berhak meminta pengadilan untuk mengangkat sita jaminan, yang memberikan kedudukan hukum yang lebih jelas bagi pihak yang telah menang dalam perkara tersebut. Dalam hal ini, pengangkatan sita jaminan pada IUP dan Tersus milik PT Duta Tambang Gunung Perkasa merupakan langkah yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
Tindakan Pengadilan Negeri Unaaha yang mengangkat sita jaminan atas IUP dan Tersus milik PT Duta Tambang Gunung Perkasa dapat dikatakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia. Pengangkatan sita jaminan ini dilakukan setelah melalui proses panjang yang dimulai dari putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kendari pada 30 Desember 2019, kemudian diperkuat di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada 19 Mei 2020, dan akhirnya dikukuhkan kembali melalui putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 8 September 2021. Proses panjang ini mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil telah melewati berbagai mekanisme pemeriksaan yang mendalam, sehingga keputusan yang dibuat tidak hanya sah secara formil tetapi juga memiliki bobot hukum yang kuat.
Menurut pendapat Prof. Subekti, yang merupakan seorang ahli hukum perdata Indonesia, sita jaminan memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan proses peradilan. Sebagai bagian dari tindakan pengamanan terhadap barang atau aset yang menjadi objek sengketa, sita jaminan bertujuan untuk mencegah tergugat melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak yang menang, seperti mengalihkan atau menghilangkan objek yang disengketakan. Dalam hal ini, pengangkatan sita jaminan dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pengangkatan sita tersebut.
Lebih jauh lagi, dalam praktiknya, pengangkatan sita jaminan terhadap IUP dan Tersus milik PT Duta Tambang Gunung Perkasa mencerminkan pentingnya pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah inkracht. Dengan kata lain, proses ini juga menunjukkan bahwa negara melalui lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Unaaha, bertanggung jawab untuk menegakkan dan menjalankan putusan yang telah sah sesuai dengan hukum yang berlaku.
Salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia adalah kepastian hukum. Dalam konteks ini, pengangkatan sita jaminan atas IUP dan Tersus milik PT Duta Tambang Gunung Perkasa memberikan contoh nyata bagaimana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai prosedur yang berlaku. Kepastian hukum ini tidak hanya menguntungkan pihak yang menang dalam perkara, tetapi juga memberikan jaminan bahwa proses hukum yang berlaku di Indonesia berjalan dengan adil dan transparan.
Kepastian hukum yang tercipta melalui pengangkatan sita jaminan ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan hak-hak pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Pihak yang telah memenangkan sengketa berhak untuk mendapatkan hak mereka kembali, sedangkan pihak yang kalah harus mempertanggungjawabkan kewajibannya sesuai dengan putusan yang telah inkracht. Dengan demikian, langkah pengangkatan sita jaminan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang menang, tetapi juga untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
Sehingga disimpulkan bahwa pengangkatan sita jaminan atas IUP dan Tersus milik PT Duta Tambang Gunung Perkasa oleh Pengadilan Negeri Unaaha adalah tindakan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia. Proses eksekusi ini mencerminkan penegakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan merupakan bagian penting dari pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pengangkatan sita jaminan ini harus dipandang sebagai langkah yang sah, legal, dan tepat dalam menjaga hak-hak yang telah dijamin oleh hukum perdata Indonesia.
