Sorotan pada Fleksibilitas dan Keamanan Kerja dalam Reformasi Hukum Ketenagakerjaan

Ferienjob, atau pekerjaan sementara selama liburan sekolah, telah menjadi pilihan yang populer bagi banyak remaja untuk mendapatkan pengalaman kerja dan tambahan pendapatan. Namun, dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan regulasi hukum yang mengatur ferienjob guna memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja muda dan keseimbangan yang tepat antara pendidikan dan pekerjaan.

Dalam beberapa kasus, regulasi yang mengatur ferienjob mungkin tidak cukup jelas atau tidak memadai, meninggalkan celah untuk penyalahgunaan atau eksploitasi terhadap pekerja muda. Hal ini dapat mencakup jam kerja yang berlebihan, penggunaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan, atau pembayaran yang tidak adil.

Contoh kasus yang  bisa kita temui yaitu kasus FRIENJOB yang di klaim bahwa terjadi tindakan pidana perdagangan orang (TPPO) di Jerman berdasarkan laporan Bareskrim Polri yang memakan korban 1.047 mahasiswa.

Setelah melakukan penelitian mendalam, hasil yang diperoleh dari KBRI adalah bahwa program ini dijalankan oleh 33 perguruan tinggi yang berada di Indonesia,” kata Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, dalam pernyataan tertulis pada Rabu (20/3).

Sosialisasi program Ferienjob di universitas dilakukan oleh PT Cvgen dan PT Sinar Harapan Bangsa (SHB). Mereka menawarkan peserta dengan janji-janji program magang yang setara dengan 20 SKS perkuliahan. Mereka juga mengklaim bahwa program tersebut terdaftar di Kemdikbud Ristek. Namun, menurut Djuhandani, PT SHB tidak terdaftar dalam program MBKM Kemendikbud Ristek atau sebagai perekrut tenaga kerja di Kemenaker. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya tidak diizinkan merekrut atau mengirim pekerja Indonesia untuk bekerja atau magang di luar negeri.

Di sisi lain, mahasiswa diminta untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150 ribu dan biaya pembuatan Letter of Acceptance (LOA) sebesar 150 euro. Selain itu, ada beban biaya sebesar 200 euro untuk mendapatkan working permit yang diperlukan untuk pembuatan visa. Tidak hanya itu, mahasiswa juga dikenakan biaya talangan sebesar Rp30 juta hingga Rp50 juta yang akan dipotong dari gaji bulanan mereka.

Berdasarkan hasil laporan tersebut Polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu ER alias EW (39 tahun), A alias AE (37 tahun), seorang perempuan dengan inisial AJ (52 tahun), serta dua pria dengan inisial SS (65 tahun) dan MA (60 tahun). Sementara itu, dua tersangka lainnya masih berada di Jerman.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang mengancamkan hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp600 juta. Selain itu, mereka juga dikenai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman hukuman penjara maksimal sepuluh tahun dan denda paling tinggi Rp15 miliar.

Terkait dengan kasus ini, polisi bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) dan KBRI Jerman untuk terus berkoordinasi dalam rangka penangkapan dua tersangka lainnya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meninjau kembali regulasi yang ada dan memastikan bahwa mereka memenuhi standar perlindungan yang sesuai dengan kondisi kerja yang aman dan adil bagi pekerja muda. Langkah-langkah seperti pembatasan jam kerja, pembayaran upah yang setara dengan pekerja dewasa, dan penyediaan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja dapat membantu melindungi hak-hak pekerja muda dalam ferienjob.

Namun, sambil memperhatikan perlindungan pekerja muda, penting juga untuk mempertimbangkan tujuan pendidikan mereka. Ferienjob seharusnya tidak mengganggu proses pendidikan atau mengorbankan waktu belajar mereka. Oleh karena itu, regulasi yang memastikan bahwa pekerjaan sementara tersebut dapat dijadwalkan dengan memperhatikan jadwal sekolah dan memberikan fleksibilitas yang cukup bagi pekerja muda perlu dipertimbangkan.

Dengan demikian, revisi regulasi hukum FERIENJOB  yang memperhatikan perlindungan pekerja muda dan keseimbangan antara pendidikan dan pekerjaan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan mendukung bagi generasi muda.