Muhammad Zidane
Mahasiswa Fakultas Hukum (Universitas Pamulang)
Peristiwa Hukum
Kasus yang dihadapi kurir J&T Express berawal dari keluhan mengenai pemotongan gaji rutin tanpa penjelasan yang transparan. Para kurir merasa keberatan karena potongan gaji tersebut membuat penghasilan mereka semakin berkurang dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Potongan ini disinyalir tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka jalani, terutama mengingat tuntutan pengiriman yang ketat di sektor logistik. Selain potongan gaji, kurir juga mengungkapkan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian kerja di kalangan kurir yang merasa tidak aman dengan kebijakan internal perusahaan. Ancaman PHK tersebut dianggap merugikan, mengingat mereka telah bekerja keras untuk memenuhi target pengiriman. Peristiwa ini menyoroti perlunya transparansi dan keadilan dalam kebijakan perusahaan terhadap karyawannya, khususnya di sektor logistik yang mempekerjakan banyak kurir harian.
Kasus ini mencerminkan tantangan yang sering dihadapi pekerja di sektor informal dan logistik, di mana perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja masih terbatas. Kurir umumnya berstatus pekerja kontrak atau freelance, sehingga kurang mendapatkan kepastian jangka panjang dan rentan terhadap keputusan sepihak. Kondisi ini sering diperparah oleh kebijakan yang dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan pekerja lapangan. Masalah pemotongan gaji dan ancaman PHK sepihak juga menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas dalam melindungi hak-hak tenaga kerja. Pemerintah diharapkan dapat memantau praktik-praktik perusahaan yang merugikan pekerja, terutama di sektor yang mengandalkan kurir atau pekerja lepas. Peristiwa ini sekaligus menggarisbawahi pentingnya perbaikan hubungan industrial yang lebih transparan dan adil bagi seluruh pihak.
Opini hukum
Dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, keluhan kurir J&T tentang pemotongan gaji dan ancaman PHK sepihak menunjukkan potensi pelanggaran hak-hak pekerja, terutama dalam hal kesejahteraan dan jaminan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Kasus yang dialami oleh para kurir J&T berkaitan erat dengan beberapa ketentuan hukum yang melindungi hak-hak tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 menegaskan bahwa pekerja berhak atas penghasilan yang layak, yang mencakup upah yang adil dan transparan. Selain itu, Pasal 151 mengharuskan perusahaan untuk mengikuti prosedur yang jelas dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), di mana setiap keputusan PHK harus melalui musyawarah, bukan secara sepihak. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pemotongan gaji dan ancaman PHK tanpa penjelasan yang jelas dapat dianggap melanggar hak-hak pekerja yang dilindungi oleh undang-undang.
Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan memperkuat prinsip bahwa setiap pemotongan gaji harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara pekerja dan pengusaha, serta tidak boleh melanggar ketentuan upah minimum. Ini menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap kebijakan pengupahan yang diterapkan perusahaan. Dengan adanya regulasi ini, perusahaan seperti J&T diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam memperlakukan pekerjanya, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan hak-hak dasar pekerja.
Saran
Berdasarkan kasus yang dialami kurir J&T, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, perusahaan perlu meningkatkan transparansi mengenai kebijakan pemotongan gaji, agar pekerja dapat memahami dan menerima perubahan yang terjadi. Selain itu, penting bagi J&T untuk memastikan bahwa setiap keputusan PHK mengikuti prosedur yang sesuai dengan hukum, yaitu melalui musyawarah, sehingga tidak ada pekerja yang merasa dirugikan. Terakhir, pemerintah sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan di sektor logistik untuk melindungi hak-hak pekerja, terutama yang berstatus kontrak.
Kesimpulan
Kasus ini mencerminkan ketidakpuasan kurir J&T terkait pemotongan gaji rutin tanpa transparansi serta ancaman PHK sepihak yang menambah ketidakpastian kerja. Para kurir merasa kondisi kerja yang tidak stabil ini membebani kesejahteraan mereka, terutama karena tuntutan pengiriman yang ketat dalam industri logistik. Kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan ini mencerminkan masalah perlindungan hak tenaga kerja, terutama bagi pekerja kontrak dan informal yang rentan. Situasi ini mengungkap pentingnya transparansi dalam hubungan industrial dan menyoroti perlunya perbaikan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
